Dunia pendidikan Payakumbuh kian berkibar di tingkat nasional. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diwakili Dr. Rizal, M.pd, mendeklarasikan Payakumbuh sebagai daerah pertama di Indonesia, sebagai Kota Inklusif. Usai deklarasi, Payakumbuh menerima subsidi pembangunan inftrastruktur buat SLB Centre Payakumbuh dan bantuan buat peningkatan SDM guru, tahap pertama senilai Rp1.850.000.000 dari total bantuan Rp4 M yang direncanakan. Bantuan ini diterima Walikota H. Josrizal Zain dihadapan peserta rakor dari Indonesia Bagian Barat dan peserta seminar inklusif tingkat nasional yang berjumlah 850 orang.
Deklarasi Payakumbuh Kota Inklusif, berlangsung dalam acara di gedung serbaguna SMKN 2 Payakumbuh, Jum’at (29/6). Deklarasi itu ditandatangani oleh seluruh unsur, mulai dari Walikota Josrizal Zain, Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, Ketua LKAAM IZ. Dt. Rajo Simarajo, SE, Ka.Disdik Drs.Edvianus, Ketua MUI H. Mismardi, BA, Ketua Bundo Kanduang Hj. Misnah, BA dan Ketua Dewan Pendidikan Payakumbuh Ir. Sevindra Juita, dan H. Choudri, disaksikan Kadisdik Provinsi Sumatera Barat Drs. Syamsurizal, MM.
Dirjen Pendidikan Dasar Prof. Suryanto, Ph.D, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Rizal, memberikan apresiasi yang setingg-tingginya buat Capt. H. Josrizal Zain, SE, MM, sebagai walikota pertama di Indonesia yang punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan khusus dan berkebutuhan khusus ini. Semangat Kota Payakumbuh ini, mudah-mudahan akan mendorong seluruh kota dan kabupaten lainnya di Indonesia, untuk berbuat sama, menumbuhkan pendidikan inklusif di daerah masing-masing.
“Saya mengajak seluruh peserta rapat koordinasi yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia Bagian Barat dan seluruh kota dan kabupaten di Sumbar, untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan kepala daerahnya, sebagai pemangku otonomi daerah, agar melakukan hal yang sama dengan Kota Payakumbuh. Pendidikan inklusif, harus dikereyok bersama oleh seluruh instansi terkait, elemen masyarakat dan stakeholders lainnya,” tegas dirjen.
Data di Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdas Tahun 2010, angka partisipasi murni ABK (anak berkebutuhan khusus) untuk jenjang pendidikan dasar baru mencapai 30% (106.000 anak). Saat ini, masih ada 70% ABK yang belum merasakan jaminan hak pendidikan, dikarenakan berbagai alasan. Di antaranya, mereka disembunyikan orang tuanya, lokasi domisili sulit dijangkau dan keterbatasan sekolah terdekat memberikan pelayanan.
Di Sumatera Barat sendiri, ucap Gubernur Sumbar yang diwakili Kadisdik Provinsi Syamsurizal, baru 92 sekolah yang melayani insklusi dari 113 SLB. Sementara itu, pemrov baru mengalokasikan dana Rp1 juta/orang anak berkebutuhan khusus.
Kedua pejabat pusat dan provinsi itu, mengajak seluruh sekolah, pasca deklarasi dan insklusi di Payakumbuh, seluruh sekolah mulai dari SD, SLTP,SLTA ikut membuka kelas insklusi, sehingga seluruh anak Indonesia benar-benar mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil dan merata secara luas.
Walikota Payakumbuh Josrizal Zain, mengemukakan, komitmen pemko dibidang pendidikan, sesuai dengan visi yang diusungnya ketika kampanye Pemilu Kada 2002-2007 dan 2007-2012. Karena itu, program pendidikan menjadi prioritas pertama dan mendapat dukungan kuat dari DPRD serta seluruh elemen masyarakat. Dorongan yang kuat itu, membuat pihak Unand Padang pun, ikut berjuang ke pemerintah pusat membuka Multi Kampus Unand di Payakumbuh. “Alhamdulilah, usaha itu terwujud di tahun 2009, dan Multi Kampus Unand merupakan yang pertama di Indonesia, kemudian disusul UGM dengan Multi Kampusnya di Jakarta,” sebut walikota.
Selain Unand, pemko juga mendorong berdirinya Sekolah Tinggi Tekhnologi Payakumbuh dan Staida di kota ini. Begitu juga, dalam memajukan pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD dan sekolah menengah serta sekolah kejuruan. Payakumbuh berada di posis tiga besar daam soal mutu dan tingkat kelulusan pelajarnya disemua jenjang pendidikan.
Soal inklusi ini, katanya, pemko juga tidak setengah-setengah. Sejak 2006 lalu, Payakumbuh telah membuka diri dan menjadi daerah penyelenggara pertemuan inklusi tingkat dunia, yang diikuti delegasi dari Amerika, Eropa, Afrika dan Asia. Walikota Josrizal Zain pun, dipercaya pemerintah pusat, untuk menghadiri acara yang sama di Belgia, di tahun yang sama. Pendidikan inklusi di Payakumbuh, dikatakan walikota, harus menjadi model atau acuan di Indonesia.
Deklarasi Payakumbuh sebagai Kota Inklusi, juga ditandai dengan peluncuran hymne inklusi yang diciptakan Muhsim, M.Pd, guru pembimbing inklusi di kota ini. Sedangkan aransemennya dibidani Toni, S.Pd, guru kesenian di SMAN 1 Payakumbuh. Hymne ini, dijanjikan dirjen, akan menjadi masukan untuk dipatenkan di tingkat nasional. Hymne inklusi yang baru pertama dinyayikan itu, dibawakan oleh pelajar inklusi dari tingkat pendidikan SD sampai SLTA. Seluruh undangan yang memenuhi gedung berkapasitas 1.000 tempat duduk itu, tampak terkagum-kagum.
http://www.payakumbuhkota.go.id
0 komentar:
Posting Komentar